BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi Fokus Untuk Pemenangan

BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi Fokus Untuk Pemenangan – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu adanya audit APBN era Presiden Joko Widodo jika capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019.

“Saya dari kalau saya disebut bagian dari BPN maka BPN tidak pernah mempunyai pemikiran begitu,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Indonesia sudah memiliki sistem sekaligus instrumen hukum untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran atau penyelewengan APBN. Instrumen hukum itu bisa melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran misalnya KPK bisa masuk. Tanpa harus dikaitkan ini Prabowo menang atau kalah. Tanpa dikaitkan ini adalah rezimnya Pak Jokowi,” ungkapnya.

Politikus PKS ini berharap lembaga penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan memproses penyelewengan hukum. Serta melakukan audit pada setiap rezim.

“Bahkan juga terhadap rezim Pak Prabowo nanti pun juga harus diawasi jangan kemudian nanti rezim Pak Prabowo menang kemudian enggak ada audit enggak juga. Hukum berlaku pada siapapun tanpa membedakan di rezim manapun,” ucapnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.

Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.

“Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya,” tambah Handi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *